Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan (Partnership) adalah sebuah organisasi multipihak yang bekerja dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi internasional danlembaga swadaya masyarakat untuk memajukan reformasi di tingkat lokal, nasional, dan regional. Kemitraan (Partnership) membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan.^[1] Dalam ranah pembaruan tata pemerintahan di Indonesia, Kemitraan adalah organisasi yang paling high profile. Bahkan dalam komunitas global, Kemitraan dinilai unik karena banyak lembaga internasional yang mendukung pendanaannya terfokus pada isu demokrasi dan pembaruan tata pemerintahan dalam satu negara dan dikelola oleh warga negara Indonesia.^[2] Pada tahun 2012 Kemitraan (Partnership) mendapatkan Anugerah Manajemen PPM dari PPM Manajemen karena dianggap sebagai salah satu organisasi nirlaba yang berhasil dalam menerapkan good management governance

Sejarah

Terbentuknya Kemitraan dapat ditelusuri-balik sejak terjadinya krisis ekonomi dan politik yang menimpa Indonesia pada akhir dekade 1990-an. Tokoh-tokoh terkemuka dari masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha dan negara-negara donor berkumpul dengan semangat pembaruan dan hasrat yang kuat untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Tuntutan akan Reformasi merupakan hal yang menjadi ciri khas dari periode ini. Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dilihat dari isu tata pemerintahan dan, oleh karena itu, sasaran utama Reformasi adalah menghindari kesalahan masa lalu dan membangun sebuah negara baru yang lebih bertanggung gugat. Kerjasama mereka ini berkontribusi pada suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas pada bulan Juni 1999 dan menghasilkan satu landasan yang ideal untuk menggerakkan upaya serupa guna memajukan pembaruan tata pemerintahan.^[4] Digagas oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa,Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia, Kemitraan (Partnership) secara resmi diluncurkan pada Oktober 2000.^[5] Pengaturan pengelolaan menempatkan Kemitraan (Partnership) sebagai Lembaga Pelaksana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional sebagai Lembaga Mitra Penanggungjawab, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Lembaga Pengelola Dana Perwalian.^[6] Sejak tahun 2003, Kemitraan (Partnership) menjadi badan hukum independen dan terdaftar sebagai perkumpulan perdata nirlaba.

Berdasarkan Anggaran Dasar Kemitraan tahun 2003, berikut adalah 20 tokoh yang turut mendirikan Kemitraan (Partnership):^[7]

1. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia ke-6
2. Boediono, Wakil Presiden Indonesia ke-11
3. Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia dan anggotaDewan Perwakilan Rakyat RI periode 2004 - 2009
4. Nurcholish Madjid, cendekiawan dan mantan rektor Universitas Paramadina
5. Erna Witoelar, Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah ke-22 pada Kabinet Persatuan Nasional
6. Felia Salim, Wakil Direktur Utama Bank Negara Indonesia
7. Jacob Elfinus Sahetapy, Ketua Komisi Hukum Nasional
8. Benjamin Mangkoedilaga, mantan Koordinator Komisi Kebenaran dan Persahabatan dari pihak Indonesia
9. Petrus Turang, Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang
10. Shanti Poesposoetjipto, Komisaris Samudera Indonesia (perusahaan)
11. Daniel Dhakidae, mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan Kompas (surat kabar)
12. Nursyahbani Katjasungkana, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan aktivis perempuan
13. J.B. Kristiadi, mantan Penasihat Khusus Menteri Keuangan
14. Naimah Hasan, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Aceh
15. Triyono Budi Sasongko, mantan Bupati Purbalingga Jawa Tengah
16. Azyumardi Azra, Direktur Pascasarjana dan Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke-10
17. Karel Phil Erari, Koordinator Nasional Forum Nasional Peduli Hak Asasi Manusia di Papua
18. Djunaedi Hadisumarto, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
19. Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
20. Makarim Wibisono, mantan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika,Kementerian Luar Negeri Indonesia

Tata Pemerintahan Internal[sunting | sunting sumber]

Dalam menjalankan roda organisasi, Kemitraan (Partnership) dipimpin oleh sebuah Dewan Eksekutif dan Teman Serikat. Teman Serikat memberikan arahan strategis jangka panjang, sedangkan Dewan Eksekutif memantau pelaksanaan keseluruhan. Rapat Teman Serikat adalah badan pembuat keputusan tertinggi dalam di organisasi ini. Para anggota Teman Serikat dan Dewan Eksekutif adalah tokoh-tokoh penting dan terkemuka dalam pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Berikut adalah anggota Teman Serikat sejak Februari 2010:^[1]

1. Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah
2. Agus Widjojo, mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Deputi Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi RI
3. Azyumardi Azra, Direktur Pascasarjana dan Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke-10
4. Benjamin Mangkoedilaga, mantan Koordinator Komisi Kebenaran dan Persahabatan dari pihak Indonesia
5. Daniel Dhakidae, mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan Kompas (surat kabar)
6. Erna Witoelar, Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah ke-22 pada Kabinet Persatuan Nasional
7. Eva Kusuma Sundari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
8. Farouk Muhammad, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI
9. Felia Salim, Wakil Direktur Utama Bank Negara Indonesia
10. Frans A. Wospakrik, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua dan mantan Rektor Universitas Cenderawasih
11. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
12. Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II
13. Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2004 - 2009
14. Naimah Hasan, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Aceh
15. Noke Kiroyan, Pendiri Kiroyan Partners
16. Nursyahbani Katjasungkana, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan aktivis perempuan
17. Nurul Arifin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
18. Petrus Turang, Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang
19. Sylviana Murni, Asisten Sekretaris Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mantan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
20. Valina Singka Subekti, Ketua Program Pascajarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia dan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum
21. Yopie Hidayat, Juru Bicara Wakil Presiden RI

Kemitraan (Partnership) dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang dipilih oleh Dewan Eksekutif. Direktur Eksekutif melaksanakan rencana kerja tahunan dan memberikan kepemimpinan menyeluruh kepada staf. Direktur Eksekutif juga mengkomunikasikan visi organisasi kepada pemerintah, non-pemerintah dan masyarakat internasional untuk membangun dukungan bagi pembaruan tata pemerinathan. H. S. Dillon, warga negara Indonesia keturunan India yang berpengaruh dan budayawan senior Mohamad Sobary adalah beberapa sosok yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Kemitraan (Partnership). Staf Kemitraan (Partnership) baik mantan maupun yang masih bekerja adalah pakar di bidangnya, seperti: Dadang Trisasongko, Agung Djojosoekarto, Utama Sandjaja, Laode M. Syarief, Emmy Hafild, Abdul Malik Gismar, Mas Achmad Santosa, Adrianus Meliala, Bambang Widjojanto, Anies Baswedan, Ramlan Surbakti, dan Andi Mallarangeng. Selama lebih dari satu dekade terakhir, Kemitraan (Partnership) telah berkembang dari awalnya sebagai sebuah proyek Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa^[8] menjadi organisasi yang dikelola bangsa Indonesia yang terpercaya, mandiri dan terkemuka

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kemitraan_bagi_Pembaruan_Tata_Pemerintahan